Menggeser Arah Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Perkotaan
Pengelolaan limbah rumah tangga masih menjadi persoalan mendasar dalam kebijakan publik perkotaan. Di banyak kota, sampah terus diproduksi dalam jumlah besar sementara kapasitas pengelolaan tidak berkembang seiring laju konsumsi masyarakat. Kebijakan yang ada cenderung reaktif dan berfokus pada penanganan akhir, seperti pengangkutan dan pembuangan, tanpa menyentuh akar persoalan utama, yaitu pola konsumsi dan perilaku masyarakat. Akibatnya, persoalan sampah berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi struktural yang berkelanjutan.
Salah satu kelemahan utama kebijakan pengelolaan sampah saat ini adalah rendahnya perhatian terhadap produk non-recyclable. Kemasan plastik sekali pakai, sachet multilayer, dan produk berbahan campuran terus beredar luas tanpa pengendalian yang tegas. Padahal, dari sudut pandang kebijakan publik, membiarkan konsumsi produk semacam ini sama artinya dengan memindahkan beban lingkungan kepada pemerintah dan generasi mendatang. Tanpa intervensi kebijakan yang mengatur produksi dan konsumsi, upaya pengelolaan sampah di tingkat hilir akan selalu tertinggal.
Dalam konteks perencanaan kota, persoalan sampah seharusnya diperlakukan sebagai isu tata ruang dan kualitas hidup, bukan semata urusan kebersihan. Kota yang berkelanjutan perlu dirancang dengan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi sejak tahap perencanaan kawasan permukiman. Ruang untuk pengolahan sampah skala lingkungan, fasilitas daur ulang, dan bank sampah harus diposisikan sebagai infrastruktur kota yang sama pentingnya dengan jalan atau drainase. Tanpa integrasi ini, kota akan terus bergantung pada tempat pembuangan akhir yang semakin terbatas.
Kebijakan publik perlu secara tegas mendorong pengurangan konsumsi produk non-recyclable melalui instrumen regulasi dan insentif. Pembatasan plastik sekali pakai, penerapan pajak lingkungan, serta kewajiban produsen untuk bertanggung jawab atas kemasan produknya merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan. Kebijakan semacam ini tidak hanya menekan timbulan sampah, tetapi juga mengarahkan pasar dan masyarakat pada pilihan konsumsi yang lebih ramah lingkungan.
Di sisi lain, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sering dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai aktor utama. Padahal, pemilahan dan daur ulang mandiri di tingkat rumah tangga merupakan kunci keberhasilan sistem pengelolaan limbah. Pemerintah seharusnya memfasilitasi peran ini melalui edukasi berkelanjutan, penyediaan sarana, serta insentif yang mendorong perubahan perilaku. Tanpa dukungan kebijakan yang jelas, partisipasi masyarakat sulit tumbuh secara konsisten.
Artikel opini ini berpandangan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat harus menjadi fondasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan. Pemerintah tidak bisa lagi berperan sebagai pengelola tunggal, sementara masyarakat hanya menjadi penghasil sampah. Sebaliknya, kebijakan harus dirancang untuk membangun tanggung jawab bersama, di mana setiap rumah tangga berkontribusi dalam pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
Pada akhirnya, pengelolaan limbah rumah tangga bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan arah kebijakan dan visi pembangunan kota. Kota yang terus membiarkan konsumsi berlebihan dan ketergantungan pada produk non-recyclable akan menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kebijakan publik dan perencanaan kota harus berani menggeser fokus dari mengelola sampah menjadi mengelola konsumsi dan perilaku masyarakat demi masa depan perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam pengembangan aset yang dimiliki, LMAN senantiasa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sehingga seluruh bangunan yang dibangun dan dikembangkan oleh LMAN sudah memperhatikan aspek pengelolaan residu yang dapat dihasilkan dari operasionalitas aset tersebut sehingga tidak memberikan tekanan negatif kepada lingkungan sekitar.
